UJIAN NASIONAL SD/MI

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR/
MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 67
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian
Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL PADA
SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH
DASAR LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2010/2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan
kemampuan yang dikembangkan.
3. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran
dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah
untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan
penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
3
5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan
penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
6. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik
yang tidak dapat mengikuti UN Utama karena alasan tertentu dan disertai bukti
yang sah.
7. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus.
8. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
9. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah
berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993, Nomor
061/U/1993 Tahun 1993, Nomor 080/U/1993, Nomor 126/U/1993, dan Nomor
129/U/1993.
10. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah
diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
399a/C.C2/Kep/DS/2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum
Nomor 766a/C4/MN/2003, dan Nomor 1247a/C4/MN/2003.
11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Standar Kompetensi Lulusan UN yang selanjutnya disebut SKLUN adalah
Standar kompetensi minimal yang harus dikuasi oleh peserta didik.
13. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ujian
yang disusun berdasarkan SKLUN.
14. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas
yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN
adalah surat keterangan yang berisi nilai UN.
16. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah
baku yang mengatur teknis pelaksanaan ujian nasional dan ujian
sekolah/madrasah.
17. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
20. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
4
BAB II
HAK DAN PERSYARATAN PESERTA UJIAN
Pasal 2
(1) Setiap peserta didik SD/MI dan SDLB berhak mengikuti US/M.
(2) Setiap peserta didik SD/MI dan SDLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan,
dan tunalaras) berhak mengikuti UN.
(3) Untuk mengikuti US/M dan UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
a. telah berada pada tahun terakhir di SD/MI dan SDLB;
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SD/MI dan SDLB mulai
semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
(4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat
mengikuti UN Utama dapat mengikuti UN Susulan.
(5) Peserta didik yang belum lulus Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran
2009/2010 dapat mengikuti UN Tahun Pelajaran 2010/2011.
BAB III
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 3
SD/MI dan SDLB menyelenggarakan US/M untuk semua mata pelajaran.
Pasal 4
US/M untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan sebelum UN sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan oleh sekolah/madrasah.
Pasal 5
(1) Satuan pendidikan menyusun bahan US/M berdasarkan kurikulum yang berlaku
pada satuan pendidikan masing-masing.
(2) US/M dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing.
Pasal 6
Hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan US/M diatur dalam Prosedur Operasi
Standar (POS) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
5
BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
Pasal 7
(1) SKLUN Tahun Pelajaran 2010/2011 merupakan irisan dari pokok
bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.
(2) Kisi-kisi soal UN disusun dan ditetapkan oleh BSNP berdasarkan SKLUN
Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(3) Penyiapan soal UN menggunakan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Setiap paket soal UN terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) soal yang
ditetapkan BSNP dan 75% (tujuh puluh lima persen) soal yang ditetapkan oleh
penyelenggara UN tingkat provinsi berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun
Pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan BSNP.
(5) Soal UN yang ditetapkan BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih
dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran
2010/2011.
Pasal 8
Mata Pelajaran UN meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan
Alam.
Pasal 9
UN dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011.
Pasal 10
(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan
yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN menjadi tanggung jawab
penyelenggara UN tingkat provinsi.
(3) Perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh BSNP.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian naskah soal
UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
6
Pasal 11
UN dilaksanakan oleh BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
Pasal 12
Peserta UN mengikuti ujian di satuan pendidikan penyelenggara UN sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam POS yang ditetapkan BSNP.
Pasal 13
(1) Pengawas ruang UN ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor
kementerian agama kabupaten/kota.
(2) Pengawas ruang UN adalah guru SD/MI/SDLB yang diatur dengan sistem silang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan UN diatur dalam POS yang
ditetapkan BSNP.
Pasal 14
Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan
UN wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran UN.
Pasal 15
Pemindaian LJUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota.
Pasal 16
(1) Penskoran dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi dengan
menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP.
(2) Daftar nilai hasil UN setiap SD, MI dan SDLB dibuat oleh penyelenggara UN
tingkat provinsi.
(3) Dokumen nilai UN dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian
dan Pengembangan.
Pasal 17
(1) Pengisian nilai SKHUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi.
(2) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah
penyelenggara.
7
Pasal 18
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi UN.
Pasal 19
Kementerian Pendidikan Nasional memetakan hasil UN pada tingkat
sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
BAB IV
KELULUSAN PESERTA DIDIK
Pasal 20
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran:
1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3) kelompok mata pelajaran estetika, dan
4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
c. lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus UN.
Pasal 21
(1) Peserta didik dinyatakan lulus US/M pada SD, MI, dan SDLB apabila peserta
didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
berdasarkan perolehan nilai S/M.
(2) Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai rata-rata rapor
semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen)
untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.
Pasal 22
(1) Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
(2) NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai rata-rata
gabungan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN
dengan formula 60% (enam puluh persen) nilai UN dan 40% (empat puluh
persen) nilai S/M.
(3) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan
pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kelulusan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20.
8
BAB V
PELAPORAN
Pasal 23
(1) Pemerintah provinsi melaporkan hasil UN kepada Menteri dan Menteri Agama
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Menteri dan Menteri Agama menerima laporan hasil UN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengumuman kelulusan.
BAB VI
BIAYA
Pasal 24
(1) Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2) Pemerintah dapat membantu biaya penyelenggaraan UN.
Pasal 25
Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya
untuk penyelenggaraan UN dari peserta didik dan/atau orang tua/walinya.
BAB VII
SANKSI
Pasal 26
(1) Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan UN dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN
dinyatakan tidak lulus.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelanggaran, penyimpangan, dan/atau
kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang
ditetapkan BSNP.
9
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta